Berita

KPK minta rakyat pahami perspektif tanah tangkal kejahatan & korupsi

 

 

Kabupaten Bekasi, 16/6 (HARIAN MURIA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak setiap rakyat  rakyat tahu perspektif tanah, mulai menurut aspek kepemilikan, penguasaan, sampai pemanfaatannya demi mencegah praktik kejahatan sampai korupsi pertanahan.

 

“Penyatuan persepsi & komitmen seluruh pihak adalah upaya pencegahan kejahatan & korupsi pada bidang pertanahan,” istilah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui liputan resmi pada Bekasi, Kamis.

 

Dia berkata tanah merupakan loka berpijak & hayati yg keberadaannya terbatas, ad interim laju pertumbuhan penduduk terus bertambah sebagai akibatnya lalu sebagai asal daya yg makin bernilai ekonomis.

 

“Dari situ ada konkurensi & pertarungan baik perdata, administrasi, bahkan pidana. Tidak sporadis lalu jua melibatkan kolaborasi aparat pemerintah sebagai akibatnya mengakibatkan praktik korupsi,” katanya.

 

Berawal menurut aspek kepemilikan, diliputi aturan keperdataan mengenai tanah, terdapat 2 elemen yg sebagai asal konkurensi yakni objek, mencakup eksistensi dan batas-batas tanah, & alas hak yaitu bukti surat, kesesuaian surat menggunakan letak, validitas, dan kontestasi menggunakan indera bukti lain.

 

“Sebagai bagian menurut benda, maka tanah diliputi asas hak kebendaan. Mengikuti bendanya, preferensi, & seterusnya,” katanya.

 

Kemudian aspek administrasi yaitu penerbitan surat hak yg sebagai berukuran keabsahan baik sertifikat hak milik, hak guna bangun, juga hak guna bisnis dan gunakan melalui 3 perspektif administrasi.

 

5 Rekomendasi Cafe di Grobogan, Wajib Masuk List Favoritmu!

 

Pertama, dasar wewenang substansial atau materiil pada hal ini apakah badan pertanahan nasional berwenang mengeluarkan surat kepemilikan hak tadi yg secara substansi memang sebagai hak pemohon.

 

“Secara substansi, ini wajib  merujuk pada pihak yg secara perdata dievaluasi absah menjadi pemilik baik menurut bukti-bukti kepemilikan adat, pemanfaatan, & penguasaan,” katanya.

 

Perspektif berikutnya merupakan pemenuhan asas legalitas atau syarat, ketentuan, dan mekanisme penerbitan surat kepemilikan hak atas tanah dimaksud & terakhir yaitu pemenuhan azas generik pemerintahan yg baik, mencakup unsur publikasi, transparansi, keadilan, dan proporsional.

 

Dia melanjutkan menurut aspek pidana, hak atas tanah bisa sebagai tindak pidana jika penerbitan hak dipalsukan, baik berupa surat palsu, sumpah palsu, juga liputan nir sahih pada akta. Penguasaan terbukti memasuki pekarangan orang lain, dan klaim tanah aset negara & daerah.

 

Perspektif pidana diukur menurut pemenuhan 2 unsur primer yaitu unsur objektif atau memenuhi ketentuan aturan dan unsur subjektif atau perbuatan & akibatnya dilakukan menggunakan sengaja atau kelalaian menjadi bentuk kesalahan.

 

“Selama kesalahan nir dilakukan menggunakan sengaja ataupun kelalaian yg diwajibkan kehati-hatiannya, maka kesalahan tadi masih pada ranah keperdataan & administrasi. Sebaliknya apabila bermotif dursila atau buat menerima laba terselubung maka bisa diduga menjadi perbuatan pidana apabila memenuhi ketentuan peraturan pidana,” ucapnya.

 

Ghufron mengaku dewasa ini modus konkurensi tanah makin canggih, misalnya, menggunakan berpura-pura bersengketa baik perdata, rapikan bisnis Negara, juga pidana tanpa melibatkan pemilik absah menggunakan tujuan menerima legalisasi putusan pengadilan.

 

“Ini seluruh lantaran sistem pertanahan kita masih belum padu, antara putusan kamar peradilan mampu dikontradiksikan. Anehnya, setiap kamar peradilan kok ya mampu saling bertentangan putusannya,” istilah dia.